LATAR
BELAKANG

Kemiskinan
merupakan cross sectors national problems yang membutuhkan “Political
Will” dalam penanganannya melalui upaya bersama yang dilakukan
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga
swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat dengan pendekatan
secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.
Sebagai
amanat dari Konstitusi Negara yang harus dilaksanakan, Kementerian
Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) melalui Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) telah melakukan berbagai upaya
strategis melalui harmonisasi berbagai program penanggulangan
kemiskinan, yaitu kelompok program bantuan dan perlindungan sosial,
kelompok program pemberdayaan masyarakat, dan kelompok program
pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan
salah satu instrumen dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan
yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Tantangan yang mengemuka
dalam meningkatkan koordinasi dan pengendaliannya dalam upaya
menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran agar sesuai dengan
target RKP 2010, RPJMN 2014, dan MDGs 2015.
Dalam
kerangka efektivitas dan keberlanjutan PNPM Mandiri, upaya mendorong
perluasan pemahaman dan implementasi program mutlak dan menjadi
kata kunci untuk disosialisasikan kepada segenap pemangku kepentingan
nasional penanggulangan kemiskinan melalui media pendekatan yang
komprehensif dalam format “Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat
Expo & Award 2010” untuk dapat berperan sekaligus memberikan
kesempatan kepada masyarakat luas khususnya usaha kecil dalam
menyukseskan program percepatan penanggulangan kemiskinan di bumi
nusantara untuk kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia yang
bermartabat.
Penanggulangan kemiskinan pada dasarnya ditempuh melalui peningkatan
pendapatan penduduk miskin dengan memperluas kesempatan kerja
dan usaha serta mengurangi beban pengeluaran dengan mempermudah
akses terhadap pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Dalam
upaya penanggulangan kemiskinan selain penciptaan lapangan kerja
produktif secara mandiri, maka program intervensi sosial juga
masih diperlukan bagi kelompok miskin yang rentan terutama kelompok
rawan pangan dan gizi. Dengan semakin berkembangnya kebijakan
pembangunan ekonomi yang lebih mengandalkan pasar, maka usaha
kecil merupakan prioritas dalam penanggulangan kemiskinan yang
bekelanjutan.
|